Bappeda: Predikat Daerah Termiskin Seharusnya Bisa Dilihat Lebih Proporsional

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh angkat bicara perihal predikat yang disematkan kepada Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera.

Dilansir dari CNBCIndonesia.com, Sabtu (20/2/2021), Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek menegaskan, predikat daerah termiskin di pulau Sumatera seharusnya bisa dilihat lebih proporsional.

“Kita harus melihat dalam konteks kondisi nasional dalam kaitan dengan pandemi Covid-19,” kata Dadek.

Situasi ini, masih menurut data otoritas statistik, bahkan sudah terjadi selama bertahun-tahun. Sejak 2002, Aceh masih bersatus sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di tanah Sumatera.

Namun, Dadek mengatakan penambahan penduduk miskin di Aceh masih di bawah nasional. Persentase penduduk miskin Indonesia per September 2020, jelasnya adalah 10,19 persen atau naik 0,97 poin dibandingkan September 2019 yaitu 9,22 persen.

“Sedangkan angka kemiskinan Aceh 15,01 persen tahun 2020 menjadi 15,43 persen. Dalam hal ini naik sebesar 0,42 persen, masih rendah dibandingkan dengan kenaikan secara nasional yang mencapai 0,93 poin,” jelas Dadek.

Saat ini, jumlah orang miskin di Aceh jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Dadek mencontohkan seperti di wilayah Sumatera Utara yang memiliki orang miskin sebanyak 37 ribu orang, Lampung hingga 41 ribu orang, serta Sumatera Barat 20 ribu orang.

“Angka kemiskinan kami naik pada masa Covid-19 dan masa Tsunami,” katanya.

Dadek mengaku tidak ingin menjadikan pandemi Covid-19 menjadi alasan yang akhirnya membuat angka kemiskinan menanjak. Namun, situasi ini memang tidak terelakkan.

“Kami ibaratkan ini seperti sebuah pertandingan kabupaten, kota, provinsi dan negara melawan kelas berat (pandemi Covid-19) yang bersifat global,” tegas Dadek.

Khusus dana otsus, Dadek mengakui masih ada sisa kelebihan anggaran yang cukup besar.

“Ada beberapa kegiatan yang kita rencanakan [dari dana otsus]. Kami sudah tempatkan Rp 1,5 triliun,” kata Dadek saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Kamis (18/2/2021).

Dadek mengatakan, pemerintah daerah memutuskan untuk tidak menggunakan sementara dana otsus. Pasalnya, pemerintah daerah tak ingin program daerah bertabrakan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sudah menggelontorkan bantuan sosial.

“Kami tidak ingin beradu dengan pusat,” kata Dadek.[]