Polda Aceh Janji Usut Kasus Pemukulan Komisi I DPRA oleh Oknum Polisi

Ribuan mahasiswa melakukan demo tolak izin operational PT EMM, Kamis 11 April 2019. | Foto: mediaaceh.co/Abdul Hadi

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Polda Aceh berjanji akan mengusut kasus pemukulan terhadap anggota DPR Aceh, Azhari Cagee saat aksi peringatan 14 tahun MoU Helsinki di gedung DPRA beberapa hari lalu.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Ery Apriyono, mengatakan, pihaknya ikut prihatin atas kejadian di luar kendali berupa pembubaran aksi massa yang terdapat unsur emosional petugas di lapangan.

“Yang bersangkutan telah melaporkan hal itu kemarin dan kita akan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pengusutan secara komprehensif dan holistic (menyeluruh) terhadap terduga petugas yang melakukannya. Bila terbukti, pasti akan dikenakan sanksi terukur sesuai dengan jenis pelanggaran SOP,” ujar Ery kepada awak media, Minggu 18 Agustus 2019.

Baca Juga  Azhari Cage Kembali Pimpin Tinju Aceh

Menurutnya, pembubaran massa disebabkan karena ada upaya pengibaran bendera bulan bintang.

Dia menyebutkan, secara eksplisit dan implisit dalam Peraturan pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 dan Qanun Bendera dan Lambang Aceh telah dilakukan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor: 188.34/2723/SJ tertanggal 26 Juli 2016 yang ditujukan Kepada Presiden Republik Indonesia.

“Tindakan menurunkan bendera merah putih dengan mengibarkan bendera bulan bintang adalah kesalahan dan melawan Undang-undang serta aturan yang berlaku,” ujarnya.

“Polisi dapat bahkan wajib melakukan tindakan tegas terukur terhadap siapapun akan menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan bendera bulan bintang, tetapi Polresta Banda Aceh masih menggunakan tindakan persuasif dengan membubarkan paksa aksi massa itu,” katanya lagi.

Baca Juga  IPAU Minta Kapolda Usut Tuntas Oknum Polisi yang Terlibat Pemukulan Anggota DPR Aceh

Ery mengatakan, bendera merah putih adalah simbol dan lambang negara yang wajib dikibarkan termasuk di Gedung DPRA.

“Ini diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 35 ayat 19 dan 20 UU Nomor 24 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia,” katanya.