Masyarakat Diminta Jangan Terjebak dengan Propaganda Bendera Aceh

Koordinator M@PPA, Azwar A Gani. | Foto@Portalsatu.com

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Isu bendera Aceh kembali mencuat pasca beredarnya surat koreksi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Mengenai hal tersebut, Masyarakat Pengawal Perdamaian dan Pembangunan Aceh (M@PPA) sangat mengapresiasi Pemerintahan Aceh yang mampu menyembunyikan surat tersebut, sampai anggota DPR Aceh saja tidak mengetahuinya.

“Ini adalah pola politik lokal di Aceh, jika kepentingan anda tidak terakomodir buka saja kotak pandora, maka satu isu akan beralih sesuai tujuan” kata Azwar A Gani, Koordinator Pusat M@PPA dalam keterangan tertulisnya kepada mediaaceh.co, Minggu 04 Agustus 2019.

Menurutnya, isi surat Mendagri No.188.34/2723/SJ tentang koreksi terhadap Qanun Bendera Aceh tidak ada yang luar biasa. Semua pejabat baik eksekutif dan legislatif di Aceh sudah paham bagaimana kedudukan bendera daerah dalam tatanan politik Indonesia. Ini juga menandakan lemahnya konsultasi Pemerintah Aceh dengan Jakarta yang bisa menyebabkan fatal terhadap perdamaian.

Baca Juga  Pesta Demokrasi harus Luber, Jurdil dan Bebas Hoax

“Oleh karena demikan kepada rakyat Aceh, kami serukan jangan terpancing dengan propaganda resmi atau ilegal terkait dengan isu bendera yang timbul tenggelam sesuai dengan kepentingan. Sudah 14 tahun kita juga masih dapat menikmati perdamaian di bawah Merah Putih,” ujarnya.

Terkait dengan kondisi hari ini, menurut Azwar, Pemerintahan Aceh dan Jakarta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perdamaian di Aceh. Tetapi dalam beberapa hal, Aceh belum mampu membangun nilai tawar secara politik dengan Jakarta dalam memperjuangkan UUPA.

“Di satu sisi kita banga adanya perwakilan Aceh di Komisi-komisi penting di DPR-RI , kader Partai Aceh di Komite I DPD RI yang membidangi politik dalam negeri, anggota tim pemantau otonomi khusus Aceh-Papua di DPR-RI, kantor penghubung Pemerintahan Aceh di Jakarta. Tetapi di sisi yang lain mereka masih belum mampu menerjemahkan substansi perdamaian yang berdampak kepada cacatnya manuver politik mereka.

Baca Juga  Mendagri Buka Rakornas Sekda se-Indonesia

“Kami berharap, Pemerintahan Aceh melakukan rasionalitas kepada masyarakat terkait dengan persoalan bendera. Jangan sampai UUPA dijadikan mesin teror baru untuk menjastifikasi bahwa Aceh belum damai jika semuanya tidak sesuai dengan MOU. Bagaimana kita berbicara visi Aceh Hebat, jika kita terus memproduksi mesin teror baru atas nama perdamain,” pungkas Azwar.[]