14 Tahun Damai, Program Pengentasan Kemiskinan Masih Lemah

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Iskandar Muda, Nasrul Sufi, menilai ada perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh namun program pengentasan kemiskinan masih lemah.

“Katanya, Dana Otsus dari 2008 sampai sekarang melebihi 70 triliun, tapi masih saja Aceh memegang sertifikat termiskin ke 4 di Indonesia. Ini sangat ironis. Aceh secara ekonomi belum berubah signifikan sementara secara politik kekhususan Aceh masih berpotensi memunculkan konflik laten di masa depan,” kata Nasrul Sufi, Kamis 15 Agustus 2019.

Ia mengatakan, secara politik, seharusnya Aceh menuju kedewasaan dalam mempertegas integritas serta identitas ke-Acehan secara konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara Taufik A. Rahim, Dosen Universitas Muhammadiyah mengatakan, Aceh cukup krusial agar Aceh tidak mudah diombang-ambing dengan kepentingan politik di luar Aceh.

Baca Juga  Di Acara Maulid, Mualem Sebut Ada Pihak yang Mencoba Mengusik Perdamaian Aceh

Secara prinsipil, kata Taufik, semestinya butir-butir perdamaian yang diturunkan kepada Qanun Aceh harus tegas dan dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan politik seluruh rakyat Aceh.

“Soal integritas dan identitas politik menjadi titik tolak misi damai seutuhnya. Sebab ini tuntutan perjanjian damai atas kesepakatan bersama untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kedamaian, keadaban dan kemakmuran, dan rakyat Aceh tidak merasa terjajah lagi, mestilah menjadi skala prioritas.”

Hal prinsipil lainnya harus diakui adanya pengakuan rakyat terhadap MoU Helsinki, yang sesungguhnya tekat politik rakyat dalam upaya menghentikan pertikaian antara GAM dengan RI, baik langsung maupun tidak langsung.

“Penghargaan atas pengakuan rakyat sudah semestinya butir-butir MoU Helsinki dilaksanakan melalui penetapan Qanun Aceh yang disepakati serta disahkan secara politik dan hukum, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab serta konsisten. Rakyat hanya berharap realitas politik berpihak kepada rakyat tanpa reserves, sehingga rakyat benar-benar percaya kepada pemimpin Aceh, pejabat pusat, serta pemangku kepentingan lainnya, haruslah mendahului kepentingan rakyat,” kata Dosen Unmuha ini.

Baca Juga  Sejarah Perdamaian RI-GAM Harus Menjadi Kurikulum Aceh