Garda NKRI Aceh: Qanun Hukum Keluarga Belum Menjadi Solusi Masalah

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Ketua Garda NKRI Aceh, Muzammil mengatakan, Qanun Hukum Keluarga yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentang poligami di Aceh belum menjadi solusi untuk keseluruhan masalah yang ada saat ini.

“Bukan kami tidak mendukung Qanun tentang Hukum Keluarga dan Poligami, tapi Qanun Ini sama sekali tidak berdampak besar bagi pembangunan dan penerapan syariat Aceh,” kata Muzammil, Rabu 17 Juli 2019.

Menurutnya, dari pada menyusun Qanun tersebut, alangkah baiknya DPRA menyusun Qanun-qanun yang lebih berguna bagi penegakan syariat Islam dan pembangunan di Aceh.

Ia pun mencontohkan Qanun Tentang Korupsi yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, namun tidak ada kejalasan hingga saat ini.

Baca Juga  Bupati Jamin Harap Nagan Raya Lebih Maju dan Kondusif

”Kenapa tidak fokus kepada Qanun yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi yang sangat lebih berdampak untuk pembangunan di Aceh, apalagi seperti kita ketahui bahwa Aceh memiliki Angka kemiskinan yang masih tinggi, angka stunting malah menduduki peringkat tiga nasional.”

Menurutnya, jika ingin tegakkan syariat Islam, hal-hal begini yang mestinya menjadi prioritas dicarikan solusi.

“Bukankah korupsi masih merajalela di Aceh? Bukankah perilaku koruptif sangat bertentangan dengan syariat Islam? Mengapa mereka diam saja menyaksikan perilaku yang jelas-jelas merugikan dunia dan akhirat? kenapa DPRA tidak memikirkan hal-hal riskan seperti ini ? Apa semua orang-orang di DPRA itu memiliki otak kawin?” Kata Muzammil yang juga pengurus PKC PMII Aceh ini.

Baca Juga  Aceh Bahas Qanun Terkait Poligami, MUI: Itu Hak Mereka Sebagai Daerah Otonom

Ia menambahkan, Dana Otsus sudah puluhan triliun masuk ke Aceh , tapi belum berdampak apa-apa untuk kemajuan dan kesejahteraan Aceh.

“Seharusnya dengan anggaran dan regulasi yang di miliki Aceh saat ini, Aceh bisa menjadi provinsi paling maju di Indonesia. Masih banyak pekerjaan yang lebih penting yang harus di fikirkan untuk pembangunan Oleh pemerintah Aceh baik eksekutif dan legislatif, dengan adanya UUPA, dan Syariah Islam harusnya menjadi solusi atas persoalan hidup rakyat Aceh,” kata Muzammil.