DPRA Tidak Pernah Terima Salinan Keputusan Mendagri Soal Pembatalan Qanun Bendera

Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky.

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, DPR Aceh tidak pernah menerima salinan keputusan Menteri Dalam Negeri soal pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

“DPR Aceh sampai sejauh ini juga tidak pernah menerima secara resmi surat keputusan Mendagri sebagaimana yang beredar tersebut. Surat itu sendiri sudah melewati fase untuk pembatalan sebuah produk hukum daerah,” kata Iskandar Usman, Jumat 2 Agustus 2019.

Iskandar mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak dapat mencabut atau membatalkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah, maka tidak ada lagi persoalan dengan qanun bendera secara regulasi sudah, tinggal saja komitmen politik pusat,” kata Iskandar.

Baca Juga  Panwaslih Banda Aceh Gelar Rapat Koordinasi

Ia menjelaskan, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 144 disebutkan, bahwa sebuah Rancangan Perda/ Qanun yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Perda/Qanun paling lama 30 hari sejak rancangan Perda/ Qanun disetujui bersama.

Selain itu, dalam pasal 145 disebutkan bahwa Perda/Qanun yang telah ditetapkan itu disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.

Mantan aktivis UIN Ar-Raniry ini menjelaskan, eksekutif review dalam bentuk pembatalan dengan keputusan Menteri (Pasal 251 ayat (4) UU No.23/2014) tidak dapat dilakukan atas qanun bendera dan lambang tersebut, pilihan yang tersedia adalah Judicial Review ke Mahkamah Agung.

Baca Juga  Bertemu Guru Olahraga Se-Pidie Jaya, Dahlan Sosialisasi Kemajuan Olahraga Aceh

“Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013  yang diundangkan pada 25 Maret 2013 ini telah pernah pula dijudicial review ke Mahkamah Agung pada tahun 2016 karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya.[Parlementaria]