Wali Nanggroe Harus Berperan untuk Menyelesaikan Kewenangan Aceh Sesuai MoU dan UUPA

Taufik Abdullah | Foto: Portal Satu

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Pengamat Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), yang juga Juru Bicara Forum Aktivis 98 Aceh, Taufik Abdullah mengatakan, Wali Nanggroe perlu memfasilitasi para pihak untuk membicarakan langkah konkrit penyelesaian kewenangan Aceh.

“Menurut kami, Lembaga Wali Nanggroe perlu memfasilitasi para pihak, baik itu Pemerintah Indonesia atau Perwakilan dari Aceh untuk membicarakan tantangan dan hambatan, serta langkah-langkah konkrit penyelesaian kewenangan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Ia menambahkan, perdamaian Aceh sudah berjalan 14 tahun, tapi apa yang menjadi kewenangan Aceh sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA belum terwujud.

“Kami sangat mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe agar berperan lebih konstruktif. Diharapkan mampu menjaga stabilitas politik dan perdamaian seutuhnya,” ujarnya.

Baca Juga  Bertemu Kepala BNPB, Wali Nanggroe Bicarakan Masa Depan Aceh

Selain itu, Wali Nanggroe harus mampu menjadi pengayom eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan, serta menjadi pembina pelestarian adat budaya yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.