Soal Referendum Aceh, Jubir KPA: Ketua DPR RI Jangan Over!

Juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Azhari Cage SIP

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Juru bicara Komite Peralihan Aceh ( KPA), Azhari Cage SIP meminta kepada ketua DPR RI Bambang Soesatyo jangan over dalam menghadapi isu referendum yang disuarakan rakyat Aceh.

Hal itu disampaikan Azhari Cagee menanggapi pernyataan Ketua DPR RI yang meminta agar TNI mengantisipasi perkembangan dari isu referendum Aceh.

“Kami minta ketua DPR RI Bambang Soesatyo jangan over dalam menghadapi isu referendum, justru karena dihadapi dengan cara cara berlebihan, yang bisa menimbulkan efek politik dan kekacauan politik di Aceh. Apalagi dengan meminta TNI terlibat,” kata Azhari Cage, Sabtu 8 Juni 2019.

Ia menjelaskan, dalam hukum konstitusi dan undang undang yang ada, walaupun UU No. 5 tahun 1985 tentang Referendum telah dicabut, tetapi tidak satu UU pun yang menyatakan bahwa perkataan referendum itu haram, makar dan melanggar UU.

Baca Juga  Ada Spanduk 'Tolak Referendum' di Abdya

“Perkataan referendum itu sudah pernah duluan disuarakan oleh gubernur DIY dan Kaltim, tapi tanggapan DPR RI biasa saja,” ujarnya.

Azhari menambahkan, saat Aceh menyuarakan referendum, mereka menanggapi dengan cara-cara yang berlebihan, bukan dengan melihat kenapa muncul isu tersebut.

“Aceh itu jangan diintimidasi, tapi didekati, karena tipikal masyarakat Aceh sangat anti dengan gertakan, Aceh sudah memasuki 14 tahun perdamaian, tetapi butir MoU dan UUPA masih belum diimplementasikan secara menyeluruh, bendera, lambang, tapal batas, tanah untuk eks kombatan dan kewenangan lainnya tidak satupun terealisasi,” kata Azhari.

Ia menjelaskan, Muzakir Manaf, yang juga ketua KPA dan pimpinan lainnya bukan mudah mengendalikan eks mesin perang yang kecewa terhadap realisasi damai.

Baca Juga  Hadapi Politik Kekinian, GAM/KPA Kuta Pase Gelar Rapat

“Mereka masih banyak yang hidup miskin, jauh dari kata sejahtera. Ini tentunya akan memberi efek yang tidak menguntungkan bagi perdamaian. Kita menginginkan pemerintah pusat dalam hal menghadapi isu referendum jangan reaksioner, tapi dengan menuntaskan MoU dan seluruh UUPA dengan segala kewenangan dan kekhususan Aceh.”

Ia meminta agar Pemerintah Pusat jangan mengancam atau mengasari Aceh, tapi penuhi yang yang menjadi hak Aceh sepenuhnya, sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki 2005 silam.

Melihat perkembangan politik Aceh terkini dan 14 tahun perdamaian Aceh, MoU dan UUPA yang belum tuntas, maka untuk menyikapi itu, kita minta jajaran KPA untuk lebih meningkatkan hubungan silaturahmi dan melakukan konsolidasi internal dan eksternal mulai tingkat Sagoe, Daerah dan Wilayah,” kata Azhari Cage.