Pengangkatan Sekwan DPRK Aceh Singkil Dinilai Tak Sesuai Aturan

MEDIAACEH.CO, Aceh Singkil –  Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Juliadi, mengatakan pergantian Sekretaris Dewan (Sekwan) dari M Hilal kepada H Suwan yang dilakukan oleh Bupati dinilai tidak sesuai peraturan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRK Aceh Singkil, Juliadi, dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Aceh Singkil Tahun 2018.

Dia menyampaikan, pengangkatan H Suwan sebagai Sekretaris DPRK Aceh Singkil dinilai tidak sesuai perundang – undangan, karena tanpa berkonsultasi kepada Pimpinan DPRK.

“Seharunya Bupati berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRK, sebelum mengangkat dan memberhentikan Sekwan. Ini bupati tak ada berkonsultasi dengan saya,” kata Juliadi.

Juliadi yang memimpin rapat paripurna meminta kepada Bupati Aceh Singkil Dulmusrid untuk segera menunjuk Plt Sekretaris DPRK, apabila tidak ada penujukan Plt Sekretaris DPRK, rapat diskors hingga waktu yang tidak ditemukan.

Baca Juga  GeRAK: Tata Kelola dan Moratorium Tambang Harus Dilanjutkan

“Rapat disekors, dan akan kembali dilaksanakan apabila Bupati Dulmusrid telah menujuk Plt Sekretaris DPRK. Kami sudah sepakat menolak pengangkatan H Suwan,” ujar Juliadil.

Terkait kesepakatan tersebut pimpinan DPRK Aceh Singkil sudah melayangkan surat kepada Bupati Aceh Singkil agar pengangkatan Sekretaris DPRK setempat ditinjau ulang kembali. Surat tersebut ditanda tangani oleh ketiga Pimpinan DPRK Aceh Singkil.

Dalam surat itu mereka menyampaikan bahwa berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah pada pasal 205 ayat 2 yang berbunyi: Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 ayat 1 dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Dan kemudian, Undang – undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh pada pasal 109 ayat 2 berbunyi: Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.

Baca Juga  STAIN Teungku Dirundeng Harus Mampu Lahirkan Alumni Berkualitas

“Pengangkatan H Suwan sebagai Sekretaris DPRK tidak melibatkan Pimpinan DPRK. Bupati juga tidak berkonsultasi dengan pimpinan DPRK
tentang siapa yang akan menggantikan Sekretaris DPRK,” kata Juliadi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid mengatakan, sebelum dilakukan mutasi pada 13 Mei 2019. Sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan ketiga Pimpinan DPRK Aceh Singkil tentang siapa yang akan menggantikan sekwan yang saat itu dijabat oleh Plt M Hilal.

“Sudah diberitahu dan pada saat penyampaian tersebut pada prinsipnya Pimpinan DPRK tidak ada yang merasa keberatan. Jadi pengangkatan H Suwan sudah memenuhi surat,” kata Bupati Dulmusrid.[]