DPR Aceh Sebut Pemerintah Indonesia Ingkari Janji Soal Perdamaian

Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Azhari Cage, SIP

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Azhari Cage mengatakan, pembentukan tim advokasi dan kajian MoU Helsinki dan UUPA karena pemerintah RI telah mengingkari janji.

Cage menuding pemerintah pusat telah melanggar komitmen yang ditandatangani saat perjanjian damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia, 2005 silam.

Menurut Cage saat ini hanya 3 poin dari UUPA yang telah terwujud yakni, partai lokal, Otsus dan Lembaga Wali Nanggroe.

Sementara itu masih banyak butir- butir MoU yang belum direalisasikan oleh pemerintah seperti bendera dan lambang Aceh, tapal batas, pembagian Migas serta-serta poin-poin lainnya.

“Kita melihat ada pelanggaran komitmen, pelanggaran UU yang dilakukan pemerintah republik Indonesia terhadap UU nomor 11 tahun 2006 itu sama saja dengan melanggar konstitusi karena pusat telah mengakui daerah khusus dan istimewa,” ujar Cage, Selasa 18 Juni 2019.

Baca Juga  Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRK Aceh Singkil

Menurut politisi Partai Aceh itu, hasil kajian yang dilakukan oleh tim nantinya akan dijadikan pedoman bagi pihak yang memerlukan.

Hasil kajian tersebut nantinya juga akan dikirim kepada Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin oleh Martti Ahtisaari sebagai pihak yang memfasilitasi perdamaian antara GAM dan RI.

“Juga akan kita kirim ke presiden. Dan akan kita dorong untuk melakukan amandemen UUPA apabila dalam kajian ini tidak sesuai dengan MoU Helsinki,” katanya.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Plt Juru Bicara KPA itu menyatakan, pembentukan tim advokasi semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

“Kita tidak ingin Aceh seperti ini saja. Kalau baru-baru ini bergema suara referendum itu bukan tanpa alasan. Maka ke depan kita tuntaskan UUPA dan MoU maka tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.[Parlementaria]