MEDIAACEH.CO, Jakarta – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), di Jakarta, Minggu malam 23 Juni 2019.
Pertemuan yang berlangsung selama satu jam setengah (21-22.30 WIB) ini berlangsung di Kediaman Jusuf Kalla, di kawasan Darma Wangsa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Tgk Azhari Cage, SIP mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan silaturahmi hari raya dan juga membicarakan permasalahan Aceh masa kini dan masa depan.
Malik Mahmud didampingi Wakil Ketua KPA Pusat, Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak yang mewakili Mualem atau Muzakir Manaf (Ketua KPA Pusat), Azhari Cage (Jubir KPA Pusat), yang juga Ketua Komisi I DPR Aceh dan Dr M Raviq, Staf Khusus Wali Nanggroe.
Sedangkan JK, didampingi oleh Hamid Awaluddin, mantan juru runding dari Pemerintah Republik Indonesia, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM.
Dalam pertemuan itu, Aburazak menyampaikan salam dari Mualem kepada Wapres Jusuf Kalla. Mualem tidak bisa bergabung karena ada beberapa kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan.
“Wapres juga menitip salam untuk Mualem,” kata Azhari Cage kepada mediaaceh.co, Minggu malam 23 Juni 2019.
Pertemuan yang berlangsung santai dan kekeluargaan ini juga membicarakan poin-poin MoU Helsinki yang belum tuntas.
Azhari Cage menambahkan, dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menyampaikan beberapa hal ke Wapres JK tentang Aceh, yaitu Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan juga menyangkut memajukan ekonomi Aceh, diantaranya soal pembangunan pelabuhan bebas Sabang.
“Pak Jusuf Kalla menyambut positif tentang hal ini. Beliau sepakat MoU yang belum tuntas akan kita bicarakan. Beliau sepakat untuk membentuk tim kembali agar bisa membicarakan poin-poin MoU Helsinki yang belum tuntas,” kata Azhari Cage.
Wapres JK menugaskan Hamid Awaluddin datang ke Aceh dalam waktu dekat untuk membicarakan dan menerima masukan lebih lengkap dari Malik Mahmud, sebagai perwakilan GAM yang menandatangani kesepakatan damai Aceh.
Selain itu, Hamid Awaluddin juga akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan KPA Pusat.
Discussion about this post