Maraknya Hoax Berdampak Terhadap Integritas Penyelenggaraan Pemilu

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Salah satu pemicu aksi massa 22 Mei disebabkan ketidakpuasan sebahagian pihak terhadap penyelenggara Pemilu 2019. Seperti gugatan mengapa hasil rekapitulasi diumumkan tengah malam dan diundur sehari.

Sebelumnya, sebahagian publik kandung percaya bahwa harusnya pengumuman dilakukan tanggal 22 Mei, bukan 21 Mei. Terkait itu, Ketua KIP Kota Banda Aceh, Indra Milwady, S.Sos dalam diskusi publik yang diselenggarakan Analisis Demokrasi Institute (A.D.I) di Banda Aceh, memberikan pencerahan.

“Jadwal itu ada PKPU nya. Biasanya diberikan tenggang waktu, tidak bersifat fix. Bukan untuk mendahului dan lebih cepat dari jadwal. Misalnya, batas akhir tanggal 22, bila telah siap sebelum itu, boleh diumumkan,” ujar Ketua KIP Kota Banda Aceh, Indra Milwady, S.Sos., dalam diskusi publik yang digelar oleh Analisa Demokrasi Institute (A.D.I), Kamis sore 23 Mei 2019.

Baca Juga  Menkominfo Ajak Mahasiswa Unsyiah Berantas Hoaks

Diakuinya, ketidakutuhan informasi dan maraknya hoax berdampak terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, penyelenggara pun dipandang, beberapa kali agak terlambat merespon isu yang beredar.

“Banyak isu beredar tidak direspon dengan cepat dan tepat, itu yang menjadi permasalahan. Contoh isu kotak suara kardus, yang kemudian menjadi liar,” sebut Indra.

Menurutnya, salah satu isu yang selalu menghantui penyelenggara pemilu adalah, dianggap dekat atau berafiliasi dengan petahana. Padahal, kenangnya, dalam kontestasi pemilu (khususnya pilpres), di tahun 2014 isu tersebut juga mencuat dan datang dari kubu Jokowi-JK. Dimana Prabowo-Hatta dianggap bagian dari petahana karena Hatta merupakan besannya SBY.

“Penyelenggara dekat dengan petahana memang isu di rutin setiap pemilu,” ujarnya.

Baca Juga  Aksi 22 Mei Merupakan Bentuk Kekecewaan Salah Satu Pihak

Kedekatan tersebut diakuinya menjadi ruang untuk diwanti dan dituduh. Namun, ia juga melihat posisi penyelenggara dilematis. Jika tidak dekat dengan pemerintah yang merupakan calon petahana, semua kebijakan hingga anggaran itu ada di pemerintah. Karenanya juga butuh strategi untuk menanggulangi hal tersebut.

“Banyak acara yang tidak bisa dihendel karena keterbatasan anggaran. Cara paling mudah, menggunakan fasilitas pemerintah. Seperti penggunaan gedung, kita tinggal membayar biaya kebersihan,” rincinya.

Terakhir, untuk Pemilu 2019, hemat Indra, tidak ada keberpihakan dari KPU terhadap petahana yang menonjol. Sepanjang yang pihaknya lakukan sudah sesuai prosedur.[]