Aksi 22 Mei Merupakan Bentuk Kekecewaan Salah Satu Pihak

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Aksi massa yang berlangsung tanggal 22 Mei menelan sejumlah korban. Pertanyaan yang mencuat ke publik adalah, apakah gerakan 22 Mei bisa dianggap bagian dari mendelegitimasi Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Analisa Demokrasi Institute (A.D.I) melakukan diskusi publik di Banda Aceh, Kamis sore 23 Mei 2019.

“Saya tidak berani menjawab, karena kelihatannya gerakan itu dikarenakan kekecewaan pihak 02 terhadap hasil pemilu. Serta adanya kecurangan sebelumnya,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), Kurniawan S, S.H., LL.M.

Selaku pengamatan hukum, ia menilai gerakan turun ke jalan itu bukan jalan konstitusional. Namun lebih kepada kekecewaan untuk menerima kenyataan. Di lain sisi, juga bukan upaya delegitimasi.

“Saya tidak melihat tuntutan membatalkan pemilu. Hanya saja, menyatakan dengan menolak hasil pemilu. Pelajarannya, menolak adalah hak, tapi tidak (harus) diikuti dengan turun ke jalan karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan,” urainya.

Baca Juga  Jelang Ramadan, PLN dan PDAM Diminta Maksimalkan Pelayanan

Secara hukum, yang beradab adalah melalui jalan konstitusional. Solusi yang bisa ditempuh melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil, karena adanya sejumlah kecurangan. Nantinya, dikatakan Kurniawan, MK akan menilai terbukti atau tidak.

Lebih jauh, ia menilai seandainya terdapat niat mendelegitimasi hasil pemilu, dan menuntut pemilu ulang, tetaplah jalur yang dihadapi adalah MK. Bukan tidak mungkin  bila terbukti adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan penyelenggara seperti Bawaslu, KPU, dll bisa saja MK memutuskan bahwa untuk dilakukan pemilu ulang.

Bila jalur MK tidak ditempuh, dikatakan Kurniawan isu atau narasi pemilu curang itu sama dengan hoax. Alasannya, karena tidak dibuktikan. Apa yang terjadi dari aksi 22 Mei, boleh dibaca sebagai pontensi ancaman demokrasi Indonesia ke depan.

Baca Juga  Para Petani Atsiri Bentuk Asosiasi PATTRA

“Anggaplah berpotensi terhadap kedewasaan kita berdemokrasi. Kita belum siap. Mungkin di mulut demokrasi, ketika realitas tidak sesuai harapan, malah tidak mau melalui jalur yang demokrasi yaitu hukum (MK),” tukasnya.

Mengenai pembatasan akses terhadap media sosial, Kurniawan menilai hal itu sebagai bentuk antisipasi dini pemerintah dari maraknya hoax di tengah suasana yang tidak stabil. Pertimbangan stabilitas menjadi landasan bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut, yang salah satu pemicunya adalah hoax.

“Secara hukum yang dilakukan pemerintah itu legitimate. Boleh memaksa selama bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak semua berarti otoriter. Kita harus fair,” kata Kurniawan.[]