SKPA Didesak Laporkan Perusahaan yang Diputuskan Kontrak ke LKPP

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) didesak untuk mengirimkan nama rekanan pada dinas masing-masing yang diputuskan kontraknya dan masuk dalam daftar hitam di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar nama perusahaan tersebut di masukkan dalam daftar hitam di LKPP.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, dalam keterangannya kepada mediaaceh.co, Jumat, 22 Maret 2019.

“kami minta kepada SKPA agar mengirimkan nama perusahaan yang di putukan kontraknya pada tahun 2018 lalu ke LKPP, agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan,” pinta Safar.

YARA juga telah mendapatkan nama-nama perusahaan yang di putuskan kontraknya di beberapa SKPA. “Dalam daftar yang kami inventarisir ada sekitar 47 perusahaan yang di putuskan kontraknya, dan ini perlu segera di kirimkan ke LKPP,” ungkap Safar.

Dari daftar tersebut, Safar menyampaikan daftar perusahaan tersebut yang ada di berbagai SKPA yang terdiri dari Dinas Pengairan sebanyak 8 perusahaan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebanyak 5 perusahaan, kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebanyak 3 perusahaan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  sebanyak 6 perusahaan.

Baca Juga  Kenalkan Ilmu Jurnalistik, ForJA Abdya Saweu Sikula

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 8 perusahaan, Dinas Peternakan sebanyak 1 perusahaan, Dinas Kebudayan dan Pariwisata sebanyak 1 Perusahaan, Dinas Pendidikan Aceh sebanyak 6 perusahaan, Dinas Perindusterian dan Perdagangan sebanyak 3 perusahaan, Dinas Kesehatan sebanyak 1 Perusahaan, Badan Penanggulangan Bencana sebanyak 1 perusahaan, dan Disnaker Mobduk sebanyak 1 perusahaan, serta Dinas Pemuda dan Olah Raga sebanyak 3 perusahaan.

YARA mengsulkan daftar hitam ini merujuk pada pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa, maka jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan, penyedia barang/jasa juga harus membayar denda keterlambatan, serta penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

Baca Juga  20 Peserta Photography Competition Beradu Foto Keindahan Sabang

“Sesuai dengan pasal 93 PP Nomor 4 tahun 2015, maka salah satu sanksi dari pemutusan kontrak ini adalah dimasukkan kedalan daftar hitam,” kata Safar.

YARA menilai pelaporan perusahaan yang di putus kontraknya ini penting agar masyarakat dapat memantau perusahaan yang masuk dalam daftar hitam. Sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan di Aceh tidak bermasalah lagi yang berpotensi merugikan masyarakat, karena tidak dapat menggunakan fasilitas publik yang tidak selesai di kerjakan oleh perusahaan tersebut.

“Kami mengingatkan agar SKPA dan ULP selektif dalam memilih rekanan untuk pembangunan di Aceh, jangan sampai sudah ada perusahaan yang sampai tandatangan kontrak kemudian di ketahui bahwa perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam. Oleh karena itu, kami meminta para SKPA untuk segera mengirimkan nama perusahaan tersebut ke LKPP agar di masukkan dalam daftar hitam,” ujar Safar.[]