15 Nov 2018

Bawaslu Abdya Sebut Banyak Pemasangan APK Tidak Sesuai Aturan

politik   Syamsurizal   08 November 2018 - 17:00 WIB

MEDIAACEH.CO, Blangpidie - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mengaku dominasi pelanggaran pemilu masih terjadi di wilayah Kabupaten Abdya. Pelanggaran ini ada pada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai aturan.

Pemasangan APK ditempat 
yang tidak semestinya, dinilai sangat merugikan masyarakat dalam kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dimulai 23 September 2018.

"Terdapat sejumlah pelanggaran yang ditemukan Bawaslu sejauh ini," kata Rismanidar, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Abdya, Kamis 8 November 2018.

Rismanidar mengatakan, sejauh ini dominan pelanggaran memang di APK. Berangkat di Pilkada dulu juga pelanggaran terbanyak masih soal APK. Contohnya, APK dipasang di tempat yang bukan tempat ditetapkan, pelanggaran ukuran atribut yang tidak sesuai, dan sebagainya. 

"Oleh sebab itu, sosialisasi kepada partai politik (Parpol) dinilai amatlah penting," ujarnya.

Pihaknya mengaku sudah pernah memberikan himbauan dengan cara menyurati Parpol terkait kampanye. Namun sejauh ini  himbauan itu belum maksimal karena hanya ditujukan kepada pengurus Parpol saja. 

"Buktinya masih banyak Parpol maupun Caleg yang memasang APK, seperti spanduk dan baliho di tempat-tempat yang sebenarnya dilarang. Hal ini terjadi karena Parpol ataupun Caleg melibatkan pihak ketiga dalam proses pemasangan," sebutnya.

Tambahnya, Parpol dan Caleg dalam hal pasangan APK banyak yang ingin praktisnya saja, sehingga menggunakan pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tersebut tidak faham aturan tentang pemasangan APK.

Lanjutnya, saat ini Bawaslu masih terus melakukan himbauan secara persuasif kepada peserta pemilu untuk menertibkan sendiri APK yang melanggar untuk dipasang sesuai dengan regulasi sebagaimana diatur dalam PKPU No.33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu.

"Terkait maraknya pemasangan APK yang tidak sesuai aturan, akan kami lakukan pendataan terlebih dahulu, setelah itu kita akan menyurati Parpol yang bersangkutan untuk ditertipkan sendiri APK tersebut, namun jika partai tidak menurunkannya juga, maka kita akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkannya," papar Rismanidar.

Dijelaskan, pelanggaran tata cara pemasangan APK meliputi dipasang tidak mandiri, seperti dipaku atau dipasang di pohon ataupun dipasang di tiang milik pemerintah atau tiang penerangan, serta dipasang di tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Disebutkan, Bawaslu perlu mensosialisasikan hal-hal yang substansial di larang. Ini agar partai tidak melakukan berbagai upaya untuk membangun keterpilihannya dengan cara-cara yang tidak fair, termasuk soal kampanye.

"Oleh karena itu, Bawaslu menegaskan, pihaknya akan terus mengimbau para perserta pemilu baik Parpol maupun Caleg agar tidak berkampanye seperti memasang APK diluar ketentuan yang berlaku. Selain itu juga penglibatan Tim kampanye jangan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri maupun kepala desa (keuchik)," himbaunya.

Selain itu Bawaslu juga mengingatkan agar tidak melibatkan anak-anak, tidak menggunakan fasilitas negara, tidak kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan, tidak berkampanye di luar jadwal.

"Yang terpenting lagi adalah seluruh tim kampanye harus sudah didaftarkan, sehingga yang di luar aturan tidak boleh menjadi bagian dari Tim. Tapi, kalau pelanggaran itu terjadi juga maka kami akan tindak tegas," tegasnya.[]
 

TERKAIT