12 Dec 2018

GEMA Mathla'ul Anwar Minta Fitnah Terhadap Kapolri Dihentikan

news   Zikirullah Alfarisi   11 October 2018 - 17:00 WIB

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, mengeluarkan keterangan pers terkait hasil investigasi bersama media yang tergabung dalam Indonesialeaks.

Dalam catatan tersebut ditulis adanya indikasi kongkalingkong dalam kasus dugaan perusakan dan hilangnya barang bukti catatan keuangan buku bank berwarna merah yang isinya aliran dana yang diduga untuk pejabat negara dan pejabat Polri, salah satunya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang saat itu masih menjadi Kapolda Metro Jaya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi, menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Indonesialeaks tersebut adalah tuduhan sepihak. Menurutnya hal itu merupakan berita bohong, dan sejenis operasi intelijen yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.

Baca juga: Jejak Buku Merah, Dugaan Aliran Uang ke Kapolri

"Terlebih Ketua KPK Agus Rahardjo juga menegaskan bahwa Pengawas Internal KPK telah memeriksa rekaman camera closed circuit television (CCTV) itu, dan tak menemukan adanya perobekan halaman-halaman di buku bank berwarna merah bertuliskan Serang Noor IR itu seperti yang diungkap Indonesialeaks," kata Ahmad Nawawi dalam keterangan tertulisnya.

Terkait kasus tersebut, GEMA Mathla'ul Anwar meminta kepada semua pihak untuk hati-hati menyikapinya dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah, karena sangat mungkin tuduhan sepihak tersebut adalah semacam operasi intelijen untuk menciptakan kebohongan, yang sengaja dilakukan untuk membunuh karakter seseorang. Dalam hal ini pribadi Jendral Polisi HM Tito Karnavian, membenturkan dua institusi penegak hukum dan menciptakan kegaduhan ditahun politik jelang Pilpres 2019.

"Tindakan Indonesialeaks yang menuduh secara sepihak, memvonis dan menggiring opini publik bahwa Jendral Polisi Tito Karnavian benar-benar bersalah dan korup, adalah bentuk pembunuhan karakter, negatif campaign dan tidak bermoral. Hal ini sungguh sangat berbahaya dan berpotensi menyulut kegaduhan, memunculkan kecurigaan dan saling tuduh. Sagai gabungan beberapa media dan LSM, mestinya Indonesialeaks menjunjung tinggi azas obyektivitas dan proporsionalitas," ujarnya.

Menurut Ahmad, pernyataan sepihak Bambang Widjoyanto cenderung lebih mengagitasi dan memprovokasi daripada bentuk upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, adalah sebuah tindakan yang kasar dan brutal.

"Sehingga sangat berpotensi memecah belah dan mengadu domba antar lembaga penegak hukum. Institusi Polri dan KPK punya pengalaman pahit ketika dibenturkan dalam episode yang dikenal istilah cicak versus buaya. Seharusnya sebagai aktivis yang pernah memimpin KPK, Bambang Widjoyanto tentu sangat mengerti cara kerja, prinsip dan SOP di KPK," sebutnya.

Ahmad Nawawi menyebutkan, permintaan sepihak Amien Rais agar Presiden Jokowi memberhentikan Kapolri Tito Karnavian justru menambah panas suhu politik dan memperuncing friksi di tengah masyarakat. 

"Publik seharusnya disuguhi diskusi dan perilaku politik yang berkelas, bukan diajak untuk saling curiga, menebar kebencian dan hoax. Kami meminta Amien Rais jangan  menggunakan data sekunder seolah data primer untuk membenturkan Polri dan KPK," katanya.
 
Ahmad Nawawi menyebutkan, dirinya melihat kasus ini lebih bernuansa politis daripada aspek hukum. Ini adalah kasus lama yang hendak dikorek kembali untuk kepentingan Pemilu dan Pilpres 2019. 

"Membawa masalah hukum ke ranah politik yang akan membahayakan sinergitas antar penegak hukum melawan para koruptor besar, dengan seolah mendukung masalah penegakan hukum tapi ditumpangi kepentingan afiiasi politiknya. Karena sebagai mana kita ketahui, Bambang Widjoyanto dan Amien Rais berafiliasi dengan kelompok Prabowo-Sandi yang sedang berkontestasi di Pilpres 2109," pungkasnya.

Dirinya menyangkan ambisi kekuasaan menjadikan beberapa pihak menghalalkan segala cara, meski harus melanggar etika dan moral. 

"Seharusnya Pemilu 2019 bukan ajang menebar kebencian dan hoax. Seharusnya dijadikan momentum untuk memilih pemimpin yang tegas dan berwibawa, yang memiliki kemerdekaan dan kebebasan mengambil keputusan, yang mencintai dan melindungi rakyatnya dengan tulus ikhlas," kata Ahmad Nawawi.[]

TERKAIT