14 Nov 2018
Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie Mahfuddin Ismail

Belum Ajukan Proleg, Dewan Nilai Kinerja Pemkab Pidie Lemah 

news   Muhammad Isa   12 July 2018 - 18:30 WIB

MEDIAACEH.CO, Pidie - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menilai kinerja pemerintah setempat lemah dalam bidang hukum, karena hingga saat ini belum mengajukan Program Legislasi (Proleg) tahun 2018 ke legislatif.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie Mahfuddin Ismail mengatakan, pimpinan DPRK telah menyurati Pemerintah Pidie pada januari dan Februari 2018, namun hingga kini belum ada keputusan yang disampaikan kepada Banleg.

"Padahal waktu semakin sempit dan akan banyak agenda lainnya di DPRK Pidie yang akan berbenturan dengan kegiatan penting lainnya yang sudah menjadi agenda wajib dewan seperti LKPJ bupati, penghitungan anggaran serta pembahasan KUA/PPAS 2019 dan masa seses kedua," katanya kepada mediaaceh.co, Kamis 12 Juli 2018.

Dalam rapat Banleg kemarin kata Mahfuddin, telah memanggil Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie meminta klarifikasi, kenapa hingga melewati pertengahan tahun belum juga disampaikan Proleg Pidie 2018, dan meminta sesegera mungkin menyampaikannya kepada Banleg.

"Jangan buat kami dan masyarakat Pidie kecewa kepada pemerintah saat ini. Kami berharap pemerintah lebih proaktif dan serius dalam setiap agenda kegiatan yang berhubungan dengan dengan pembahasan bersama dengan DPRK demi untuk jalannya pemerintahan yang baik," katanya.

Mahfuddin menambahkan, adapun rencana Rancangan Qanun (Raqan) yang menjadi prioritas tahun 2018 adalah sebagai berikut, Raqan Kawasan Tanpa Rokok, Raqan Pengelola Barang Milik Daerah, Raqan Pokok pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah, Raqan Restribusi Pengelolaa Menara Telekomunikasi, Raqan Ketertiban Umum kab. Pidie.

"Banleg DPRK juga  berencana mengusulkan satu Raqan yaitu tata kelola adat mukim kabupaten Pidie," ucapnya.[]

TERKAIT