25 Sep 2018

DPR Minta Pemerintah Kendalikan Data Pangan Nasional

news   mediaaceh.co   17 May 2018 - 21:00 WIB

MEDIAACEH.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah mengendalikan secara langsung data pangan nasional agar bisa mempercepat fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian yang berwenang di bidang pangan.

"Pemerintah harus jujur tentang data pangan nasional karena masih terjadi perbedaan data pangan, terutama data produksi dan konsumsi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian," kata Viva Yoga di Jakarta, Kamis 17 Mei 2018.

Dia menilai apabila hal itu langsung di bawah pengawasan Presiden secara langsung dan intensif, akan mempercepat fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian yang berwenang di bidang pangan sehingga akan menciptakan kebijakan satu pintu melalui data pangan yang valid dan akurat.

Selain itu menurut dia, Presiden Jokowi dapat menepis kecurigaan, praduga, dan persepsi negatif dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha.

"Itu untuk menepis kecurigaan masyarakat bahwa sebenarnya dibalik pertarungan kebijakan impor pangan antar kementerian itu adalah merupakan pertarungan bisnis di antara mereka sendiri dan kelompok bisnisnya karena ada margin yang diperebutkan," ujarnya.

Dia meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung membenahi, menertibkan, mengevaluasi, dan mengendalikan data dan komoditas pangan secara langsung.

Menurut dia pada kenyataannya, tugas melaksanakan koordinasi oleh Kemenko Perekonomian belum berhasil dan tidak berjalan maksimal.

"Kementerian pertanian menyatakan terjadi surplus beras bahkan untuk komoditas beras premium dan jagung telah diekspor. Tetapi anehnya, jika surplus beras mengapa pemerintah impor dan impor beras 500 ribu ton lagi? Total tahun ini menjadi 1 juta ton beras impor," katanya.

Dia meminta Pemerintah harus terbuka mengemukakan berapa cadangan beras pemerintah (CBP) karena dua bulan lalu saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI dengan Bulog terungkap bahwa CBP minus 27 ribu ton.

Hal itu menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN itu, sesuatu yang tidak masuk akal CBP minus saat surplus beras karena itu keanehan dan kejanggalan data produksi dan konsumsi pangan harus diakhiri.

"Jika tidak diakhiri kondisi seperti itu maka yang terjadi bahwa persoalan pangan akan masuk pada wilayah permainan politik. Jika kondisi seperti itu maka akan membahayakan ketahanan pangan dan kedaulatan sebagai bangsa," katanya.

ANTARA

TERKAIT