22 Oct 2018

P2TP2A Provinsi Aceh Bahas Perlindungan Anak dan Perempuan Bersama Pemkab Aceh Tamiang

news   mediaaceh.co   14 February 2018 - 20:00 WIB

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh mengadakan rapat terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Aceh Tamiang, Senin, 13 Februari 2018. Pertemuan ini bertujuan untuk membuat kesepakatan dan menyusun strategi bersama untuk perlindungan kepada perempuan dan anak-anak.

 

“Ini adalah rapat silahturahmi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk membangun komitmen baru terkait isu perempuan dan anak, terutama dalam pemenuhan hak korban dan optimalisasi pelayanan yang mengharuskan peningkatan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada,” kata ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh,  Amrina Habibi.

 

Lebih lanjut Amrina menjelaskan, rapat terpadu yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tamiang H Mursil, bertujuan untuk mendengarkan kondisi di daerah, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, serta menjaring  permasalahan serta hambatan di lapangan dalam kontek isu pemberdayaan perempuan dan  anak dan penangulangan korban.

Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bersama untuk lebih mengefektifkan serta mengefisienkan kerja lembaga untuk memastikan pemenuhan hak korban yang berprinsip berkeadilan dan untuk membangun mekanisme tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)  Aceh, Nevi Ariyani dalam sambutannya menekankan beberapa hal terkait bagaimana seharusnya pemerintah kabupaten memberi perhatian terhadap enam kewenangan dinas yang diatur di dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Ke-enam sub urusan yang diperhatikan tersebut adalah memastikan adanya program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di semua tingkat pemerintah daerah.

 

Nantinya diharapkan di kabupaten/kota akan tercipta kondisi ideal dimana ada intergrasi dengan berbagai kewenangan dari institusi dan SKPD lain, karena isu pemberdayaan perempuan dan anak merupakan cross-cutting issues, atau isu lintas sektoral. Kemudian ada jaminan pelaksanaan program pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, serta upaya revitalisasi dengan komitmen kebijakan, kesiapan perangkat pendukung, SDM yang handal serta jaringan yang luas dengan ketersediaan anggaran yang cukup di unit P2TP2A.

Dalam rapat terpadu tersebut ada beberapa masukan penting  yang diberikan oleh peserta rapat diantaranya dari ketua Majelis Permusyawartan Ulama (MPU) Aceh Tamiang, H.M.Ilyas Mustawa yang meminta agar ada fasilitas yang maksimal untuk korban, baik dari sisi perlindunganya maupun proses penegakan hukumnya.

M Ilyas mengharapkan agar P2TP2A bisa lebih membuka kerjasama yang lebih luas terutama dengan tokoh agama, karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama, termasuk pemuka agama. Kemudian dia juga mengharapkan agar ada pertemuan berkala  yang dilaksanakan secara rutin dengan tokoh agamauntuk membicarakan persoalan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak-anak.

Selain itu, M.Ilyas juga mengatakan berdasarkan data dariMahkamah Syariah, ternyata perceraian di Aceh Tamiang sangat tinggi. 70 sampai dengan 80 persen perceraian yang terjadi adalah penggugatnya dari pihak perempuan (cerai gugat). Dia menduga hal tersebut terjadi karena banyak masalah di rumah tangga dan perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Untuk menjawabnya perlu diadakan satu riset yang mendalam dan bisa menjawab kenapa banyak kasus perempuan menggugat cerai di Aceh Tamiang.

Terakhir,  M.Ilyas juga mengharapkan agar pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dapat mengeluarkan Surat Edaran yang berisikan himbauan supaya masyarakat tidak melakukan kekerasan dan agar tidak menjadi korban. Karena menurutnya Aceh Tamiang adalah gerbang masuk Aceh, jadi kabupaten ini mudah sekali terkontaminasi dengan berbagai isu yang negatif. Sehingga menurutnya pemerintah provinsi harus memberi perhatianlebih serius.

Bupati Aceh Tamiang H.Mursil, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan masukan-masukan dalam rapat terpadu tersebut dan menyatakan dirinya akan mengevaluasi kembali terhadap satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) yang masih tumpang tindih. Sehingga nantinya organisasi-organisasi tersebut bisa dirampingkan, agarkinerjanya bisa lebih efektif.

Dia mengatakan, ada banyak hal yang memicu kasus kekerasan seksual, salah satunya kemiskinan.  H.Mursil  mengatakan 16% penduduk Aceh Tamiang hidup di bawah garis kemiskinan.  Di Aceh tamiang masih banyak warga miskin yang tidak mempunyai rumah atau hidup di rumah yang tidak layak tinggal sehingga itu juga memicu terjadinya kekerasan.

 

H.Mursil berjanji  pihaknya  juga akan mengevaluasi bantuan rumah yang tidak layak huni untuk keluarga seperti bantuan rumah yang kamarnya tidak berdinding. Selain itu dia berharap kinerja P2TP2A di Aceh Tamiang bisa lebih aktif dan juga melakukan upaya jemput bola.

Rapat Terpadu Asistensi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ini, dihadiri Ibu Gubernur Provinsi Aceh sekaligus Pembina P2TP2A Aceh, Darwati. A Gani, kepala DP3A Aceh, Nevi Ariyani, Bupati Aceh Tamiang H.Mursil didampingi ketua PKK Aceh Tamiang.

Peserta yang menghadiri rapat koordinasi ini sekitar 40 orang dari berbagai perwakilan institusi di kabupaten Aceh Tamiang, seperti Ketua MPU Aceh Tamiang,H.M.Ilyas Mustawa,Direktur Rumah Sakit (RSUD) Aceh Tamiang Mustakim, Anggota Dewan Komisi B Salbiah dan datuk (kepala desa)di Aceh Tamiang.

Setelah menghadiri rapat terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Aceh Tamiang, Pembina P2TP2A Aceh, Darwati. A Gani dan tim P2TP2A provinsi Aceh mengunjungi korban kekerasan seksual yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Kunjungan ini merupakan salah satu respond terhadap tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

 

Darwati mengatakan setiap tahunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat dan salah satu penyebabnya adalah ketakutan warga untuk melaporkan kasus yang terjadi di rumahnya atau sekitarnya karena menganggapnya sebagai aib.

“Warga masih enggan melapor, karena dianggap aib keluarga, padahal ini aib pemerintah,” kata Darwati.

Darwati mengatakan berdasarkan data yang tercatat di P2TP2A ada sekitar 36 kasus yang ditangani di kabupaten Aceh Tamiang selama tahun 2017. Data ini diperkirakan akan lebih besar lagi jika masyarakat lebih berani untuk melaporkan kasus yang terjadi di sekitar mereka ke P2TP2A.

Majelis Permusyawartan Ulama (MPU) Aceh Tamiang, H.M.Ilyas Mustawa mengatakan memang banyak  kasus kekerasan yang tidak terungkap di Aceh Tamiang, karena itu dianggap wilayah pribadi. Menurut dia hal tersebut sepatutnya tidak perlu ditutupi agar proses penegakan hukum bisa terjadi. Sehingga nantinya akan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus pengingat kepada orang lain bahwa hal ini tidak sepantasnya terjadi.

Senada dengan Darwati dan M.Ilyas, bupati Aceh Tamiang, H.Mursil mengatakan kebanyakan keluarga korban dan masyarakat sekitar takut melapor karena menganggapnya sebagai aib dan tidak ingin masalah internal keluarganya terekspose ke luar.  Selain itu kebanyakan pelaku adalah orang yang dekat dengan korban atau tinggal di lingkungan yang sama dengan korban sehingga keluarga korban enggan atau takut melaporkannya.

H. Mursil mengatakan, dirinya berkomitmen penuh dan akan memasukan program penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di program kerja pemerintah daerah. Kemudian pihaknya juga akan terus mengupayakan program pengentasan kemiskinan agar bisa berjalan lancar. Karena kebanyakan Kekerasan seksual terjadi di sekitar masyarakat yang secara sosial ekonomi miskin.

TERKAIT