24 Apr 2018

YARA Desak Pemkab dan DPRK Aceh Jaya Susun Qanun CSR

news   Syamsurizal   14 January 2018 - 10:00 WIB

MEDIAACEH.CO, Calang - Ketua Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Yara) Aceh Jaya dan Aceh Barat, Hamdani, mendesak DPRK dan Pemkab untuk segera membahas rancangan qanun tentang Corporate Social Responsibility (CSR).

Hal ini menurutnya penting, karena dengan adanya qanun CSR nantinya bisa memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (SSR).

"Kewajiban ini akan diatur dengan qanun tanggung jawab sosial sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas," kata Hamdani, dalam rilis yang diterima mediaaceh.co, Minggu 14 Januari 2018.

Disebutkan, pemberian CSR untuk saat ini hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam saja, akan tetapi, dengan adanya qanun CSR maka semua tanggung jawab sosial nantinya akan dibebankan kepada semua perusahaan.

"Besarannya nanti tentu sudah bisa ditentukan atau dipatok lantaran besaran dana CSR harus diberikan oleh perusahaan mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan. Kami ingin semua perusahaan swasta, BUMN wajib untuk ini," ujar Hamdani.

Menurutnya, dengan adanya Qanun CSR bisa meringankan beban pemerintah, dan dengan adanya qanun ini pemerintah juga bisa mengefektifkan program pengentasan kemiskinan di Aceh Jaya, apalagi, jika di lihat dari hadirnya perusahaan yang beroperasi di Aceh Jaya tentu sangat besar potensi dana CSR ini akan terakomodir dengan baik dan bisa dipergunakan untuk menangani beberapa persoalan yang saat ini lebih urgent dihadapi oleh Pemda Aceh Jaya.

"Kita berharap qanun CSR ini bisa disusun secepatnya dan lahir pada tahun ini," tuturnya.

Jika mampu diselesaikan tahun ini, katanya, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya, seperti, dapat meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan yang meluas, hadirnya beasiswa dan adanya pembangunan fasilitas pedesaan yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

"Tentu mamfaatnya juga bukan saja bagi masyarakat, akan tetapi juga bagi perusahaan dengan adanya Qanun CSR tersebut yakni, dapat meningkatkan citra perusahaan, penguatan brand perusahaan serta memberikan inovasi untuk perusahaan," pungkasnya.

Lebih lanjut dikatakan, mamfaat lain bagi perusahaan yakni mendapat keuntungan, salah satunya tentu akan mengantongi lisensi sosial untuk beroperasi, sebab, masyarakat adalah komunitas utama perusahaan.

"Secara etis mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan sendiri, oleh karena itu imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah fleksibilitas untuk menjalankan bisnis di wilayah ini," kata Hamdani.

Ia berharap, DPRK Aceh Jaya segera dan serius membahas tentang rancangan qanun ini, sebab, qanun tersebut sangat dibutuhkan apa lagi ada beberapa perusahaan di Aceh Jaya peruntukan dana CSR tidak jelas.

"Jadi sudah selayaknya DPRK Aceh Jaya merancang dan membahas qanun ini bersama Pemda," tutupnya.

TERKAIT