21 Jun 2018

Wakil Ketua DPRK Singkil Klarifikasi Tuduhan Penyelewengan Anggaran

news   mediaaceh.co   12 January 2018 - 20:20 WIB

MEDIAACEH.CO, Singkil - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Yulihardin S.Ag, klarifikasi tuduhan penyelewengan anggaran senilai Rp 42 juta pada anggaran perubahan tahun 2017 yang masih bersifat pengusulan.

Yulihadin menilai Pernyataan penyelewengan dana 42 juta yang dinilai tidak ada kejelasan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Singkil (Hipmasil) tersebut tidak memahami persoalan karena hanya menyampaikan informasi sepihak. 

"Jika memang ingin berdebat dan ingin kejelasan dari saya secara langsung kapan saja dimana saja saya siap tantang pertanyaan dana 42 Juta tersebut," ujar nya, Kamis 11 Januari 2017. 

Makna dari penyelewengan anggaran contohnya, anggaran untuk pembelian sapi namun dibelikan kambing atau ayam, "tidak ada dana yang saya selewengkan," tegasnya.

Yulihardin menjelaskan. Persoalannya ada anggaran SPPD yang sudah terpakai dan sudah berjalan. Tetapi tidak ada dalam mata anggaran APBK induk. Sehingga ditampung dalam APBK perubahan dan sudah dilakukan sesuai koridornya, sehingga tidak menyalahi aturan. Nilai anggaran Rp. 42 juta sudah melewati pembahasan dan di Paripurnakan. 

"Keputusan terakhir adalah proses pembahasan rancangan qanun APBK, setelah paripurna dibawa ke Gubernur Aceh untuk evaluasi. 
Kemudian dikembalikan ke daerah dan didudukan kembali oleh TAPK dan Banggar. Dalam proses itu tidak ada disinggung terkait nilai 42 juta atau upaya coret oleh Komisi Dewan. Menurut saya itu sudah legal, penyelewengan anggaran itu tuduhan tidak berdasar," ujar Politisi PAN itu, yang mengaku telah dipanggil BKD.

Ketua pelaksana tugas sementara Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Aceh Singkil Jafriadi, untuk langkah awal BKD telah memanggil pihak yang bersangkutan. Termasuk Yulihardin, tim TAPK, Sekretaris Dewan dan Komisi untuk mendengarkan penjelasan mereka terkait persoalan tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan, dan melihat tingkat kesalahan, apakah pelanggaran kecil, sedang atau besar, baru selanjutnya BKD akan mengambil sikap untuk mengeluarkan rekomendasi, sanksi yang akan diberikan, jika memang terbukti ada pelanggaran.
Begitupun katanya pihaknya tidak mengetahui persis apakah dana tersebut sudah digunakan atau belum. 

Namun yang jelas dana tersebut sudah ada masuk dalam anggaran perubahan 2017. "Yang jelas persoalan ini sudah kita tangani dan sedang proses di BKD, kita sudah panggil satu persatu pihak-pihak terkait," ucap Jafriadi.[]

Laporan Sapti Afandi

TERKAIT