14 Dec 2017


Pewakilan Raja-raja dan Sultan Aceh Minta Pembangunan IPAL Gampong Pande Dipindahkan

news   Bustami   24 November 2017 - 20:20 WIB

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh - Perwakilan Raja-raja dan Sultan Aceh meminta agar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memindahkan pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande, Banda Aceh.

Hal ini disampaikan Teuku Awaluddin bin Teuku Ansari dalam pertemuan dengan Perwakilan Raja-raja dan Sultan Aceh di Banda Aceh, Jumat 24 November 2017.

Mereka meminta agar Menteri PUPR harus mempertimbangan rekomendasi Gubernur Aceh dan tokoh masyarakat agar pembangunan IPAL dipidahkan.

"Kenapa harus di Gampong Pande yang memiliki warisan sejarah para-raja dibangun IPAL. Padahal wilayah Banda Aceh sangat luas, kan bisa kalau dipindahkan pembangunannya ke tempat lain."

DIkatakannya lagi, hasil kajian balai arkiologi Sumatera Utara ditemukan beragam objek arkeologi history seperti makam/nisan, fragmen, keramik/tembikar, mata uang dirham, pengerjaan bahan, logam mulia, sisa struktur bangunan serta sumur tua.

Pihaknya meminta agar pemerintah pusat untuk melestarikan cagar budaya Aceh sesuai dengan perintah UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat
dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Selain itu, pihaknya juga menolak hasil pertemuan tim terpadu penelitian lokasi pembanghunan IPAL Banda Aceh. Salah satu poin hasil kesepakatan adalah yang menyatakan bahwa keberadaan objek arkeologis-historis tidak menjadikan pembangunan itu berhenti.

"Kami ingin tegaskan bahwa hasil kesepakatan yang dihadiri oleh sekelompok orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai perwakilan yang berhak mengambil keputusan, karena ini menyangkut cagar budaya dan pemeliharaan sejarah, kami dengan tegas menolak hasil win-win solution tersebut. Bagi kami, pembangunan IPAL harus dilanjutkan dan dipindahkan ke tempat lain.'

Selain itu, pihaknya juga meminta agar dibuat kajian secara menyeluruh agar situs budaya dan sejarah Aceh tidak terkena dengan dibangunnya IPAL.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Perwakilan Raja Tamiang, Perlak, Pasai, jeumpa, Pedir, Kutaraja, Meureuhom Daya, Meulaboh, Kuala Batu, Trumon dan Kluet Aceh.[]

TERKAIT