14 Dec 2017


Iskandar Al-Farlaky Bantah Pernyataan Mendagri Soal Pencabutan Pasal UUPA

politik   Wildan El Fadhil   26 September 2017 - 00:30 WIB

MEDIAACEH.CO, Banda Aceh - Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky membantah pernyataan Mendagri yang menyatakan bahwa pencabutan dua pasal UUPA telah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada DPRA.

Iskandar Usman Al-Farlaky menyatakan, bahwa dalam sidang kedua judicial review yang diajukan dua anggota DPRA Kautsar dan Tiyong, pemerintah RI menghadirkan Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Dalam sidang tersebut, Iskandar mendapat laporan bahwa Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pencabutan dua pasal UUPA tersebut telah dikomukasikan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat.

"Tadi saya mendapatkan pesan whatsapp terkait judicial review yang diajukan oleh anggota DPRA Kautsar dan Tiyong, pemerintah menghadirkan Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pencabutan dua pasal tersebut telah dikomunikasikan oleh pemerintah, nyatanya tidak dilakukan sama sekali," kata Iskandar Usman di sela-sela bedah buku Sang Kombatan yang berlangsung Senin 25 September 2017 di Gedung AAC Sultan II Selim, Banda Aceh.

Untuk mempertahankan kekhususan Aceh menurut Iskandar, mediator perdamaian GAM dan RI harus bertanggung jawab, jika tidak UUPA yang menjadi turunan MoU Helsinki terus digerogoti.

Dia juga berharap agar masyarakat Aceh memberi dukungan terhadap pihak-pihak yang sedang memperjuangkan kekhususan Aceh di MK dan tidak mencela dengan berbagai opini.

"Ketika ada yang mau memperjuangkan UUPA dan MoU Helsinki, ada yang mengatakan peu diprak nyan. Inilah yang memicu konflik sosial di masyarakat. Kita akan menghadapi sidang kedua DPRA, komunikasi juga kita bangun, kita juga akan hadirkan saksi ahli, kami harap dukungannya," kata Iskandar.

TERKAIT