MEDIAACEH.CO, Aceh Tengah – Anggota Komite II DPD RI, H. Sudirman meninjau PLN Aceh Tengah, Kamis, 16 Maret 2017. Kunjungan pria yang akrab disapa Haji Uma ini dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi warga terkait proyek pembangunan PLTA Peusangan Kab. Aceh Tengah.
Dalam kunjungannya tersebut, Haji Uma telah menginventarisir pemasalahan listrik di Aceh Tengah.
Berdasarkan penuturan Pemkab Aceh Tengah setiap bulannya harus mensubsidi dana sebesar Rp 5 miliar untuk kebutuhan listrik. Hal tersebut disebabkan oleh listrik Aceh Tengah masih menggunakan listrik tenaga Diesel yang membutuhkan 54 ton pasokan BBM solar per hari. Adapun akar permasalah ini disebabkan oleh gardu listrik Aceh Tengah belum terhubung ke transmisi listrik Sumatera Utara-Aceh akibat terkendala pembebasan lahan untuk pendirian tower listrik penghubung Aceh Tengah dengan Bireuen.
“Sangat disayangkan karena anggaran negara harus terkuras untuk subsidi listrik 5 milyar setiap bulan, seharusnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya” ujar H.Sudirman kepada mediaaceh via layanan whatsapp.
Haji Uma mengatakan, untuk pembangunan tower sampai ke Kabupaten Bireuen, hanya 164 dari 203 tower yang sudah dibebaskan lahannya. Sedangkan sisanya lagi masih terkendala dengan masyarakat.
Haji Uma yang ditemani sejumlah pejabat Pemkab Aceh Tengah ini menuturkan, adapun pembangunan tower tersebut secara jangka panjang juga berfungsi untuk mensuplai listrik PLTA Peusangan. Program penyuplaian listrik ini nantinya juga akan ke daerah sekitar seperti Kabupaten Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Utara.
Lebih lanjut, Haji Uma mengatakan, PLTA Peusangan direncanakan bisa beroprasi pada Desember 2021 yang akan mengahsilkan daya 87 MW (Mega watt). Sementara Aceh Tengah hanya butuh listrik sebesar 13MW dan sisanya bisa disuplai ke daerah sekitar.
“Kita sangat berharap permasalahan lahan untuk pembangunan tower tersebut segera terselesaikan, Pemkab perlu melakukan pendekatan yang lebih persuasif lagi dengan masyarakat termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat” ujar Haji Uma
“Selain itu masyarakat juga harus menyadari bahwa hambatan pembebasan lahan selama ini akan berdampak pada kerugian negara dan lambatnya pembangunan” ujarnya lagi.[]
Discussion about this post